RESUME PANCASILA

BAB I “PENDAHULUAN”

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia,direalisasikan melalui ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan pencabutan Pancasila sebagai satu satunya asas bagi Orsospol di Indonesia.

v Landasan Pendidikan Pancasila

1.      Landasan Historis

2.      Landasan Kultural

3.      Landasan Yuridis

4.      Landasan Filosofis

v Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku :

1.      Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya.

2.      Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya.

3.      Mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4.      Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

v Pembahasan Pancasila secara Ilmiah

Syarat syarat ilmiah sebagai berikut :

1.      Berobjek

2.      Bermetode

3.      Bersistem

4.      Bersifat Universal

v Beberapa Pengertian Pancasila

1.      Pengertian Pancasila secara Etimologis

2.      Pengertian Pancasila secara Historis

3.      Pengertian Pancasila secara Terminologis

BAB II “ PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH BANGSA INDONESIA [ KAUSA MATERIALISPANCASILA]”

A.    Pengantar

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita cita kehidupannya dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik karakteristik sendiri,dan melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

B.     Nilai nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

1.      Zaman Kutai

2.      Zaman Sriwijaya

3.      Zaman kerajaan kerajaan sebelum Majapahit

4.      Kerajaan Majapahit

C.     Zaman Penjajahan

Setelah Majapahit runtuh, abad XVI berkembanglah agama islam di Indonesia.

D.    Kebangkitan Nasional

Kebangkitan Nasional dipelopori dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang memiliki kehormatan dan martabat dengan kekuatannya sendiri.

E.     Zaman Penjajahan Jepang

1.      Sidang BPUPKI Pertama

Dilaksanakan selama 4 hari dan yang berpidato menyampaikan usulannya adalah :

a.       Mr. Muh Yamin [ 29 Mei 1945]

b.      Prof Soepomo [31 Mei 1945]

c.       Ir.Soekarno [1 Juni 1945]

2.      Sidang BPUPKI kedua [10-16 Juli 1945]

Anggota Panitia Sembilan :

a.       Ir.Soekarno

b.      Wahid Hasyim

c.       Mr. Muh Yamin

d.      Mr. Maramis

e.       Drs. Moh Hatta

f.       Mr. Soebarjo

g.      Kayayi Abdul Kahar Muzakir

h.      Abikoesno Tiokrosoejoso

i.        Hj. Agus Salim

F.      Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan Khidmad dan diawali dengan pidato.

§  PROKLAMASI

§  Sidang PPKI

§  Pembentukan Negara RIS

§  Terbentuknya NKRI tahun 1950

§  Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pengertian Dekrit adalah suatu putusan dari organ tertinggi [kepala negara atau organ lain] yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak.

Landasan hukum dekrit “ Hukum Darurat” yang dibedakan atas dua macam :

ü  Hukum Tatanegara Darurat Subjektif

ü  Hukum Tatanegara Darurat Objektif

BAB III “ PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT”

A.    Pengertian Filsafat

a.       Dari segi etimologis. Filsafat adalah mencintai hal hal yang sifatnya bijaksana.

b.      Lingkup pengertian filsafat.

·         Objek Material Fisafat

·         Objek Formal Filsafat

Berikut ini dijelaskan berbagai bidang lingkup pengertian filsafat.

Pertama : Filsafat Sebagai Produk mencangkup pengertian

      Pengertian filsafat yang mencangkup arti arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem yang merupakan proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri ciri tertentu.

      Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.

Kedua : Filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya.

c.       Cabang cabang filsafat dan alirannya.

·         Metafisika : Yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada

·         Epistemologi : Yang berkaitan dengan persoalan hakikat manusia.

·         Metodologi : Yang berkaitan dengan pesoalan hakikat metode ilmiah

·         Logika : Yang berkaitan dengan soal penyimpulan

·         Etika : Yang berkaitan dengan persoalan moralitas

·         Estetika : Yang berkaitan dengan persoalan keindahan

B.     Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri ciri sebagai berikut :

       I.            Suatu kesatuan bagian bagian.

    II.            Bagian bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri sendiri.

 III.            Saling berhubungan dan ketergantungan.

 IV.            Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu {tujuan sistem}

    V.            Terjadi dalam suatu lingkaran yang kompleks [ Shore dan Voicb., 1974]

v  Kesatuan Sila-sila Pancasila

1)      Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organis

2)      Susunan Kesatuan Pancasila yang Bersifat dan Berbentuk Piramidal

Rumusan pancasilanyang bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

ü  Sila Pertama

ü  Sila Kedua

ü  Sila Ketiga

ü  Sila Keempat

ü  Sila Kelima

C . Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat

a.       Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila

b.      Dasar Epistimologis Sila-sila Pancasila

c.       Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

D.    Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia

1.Dasar Filosofis

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)      Rumusan dalam menunjukan adanya sifat umum universal dan abstark,karena merupakan suatu nilai.

2)      Inti nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa indonesia.

3)      Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, menurut ilmu hukum yang memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Terkandung dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996.

2.Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Fundamental Negara

v  Pokok pikiran pertama

v  Pokok pikiran kedua

v  Pokok pikiran ketiga

v  Pokok pikiran keempat

E.     Inti Isi Sila-sila Pancasila

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

1.      Sila ketuhanan yang maha esa

2.      Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV “ETIKA POLITIK BERDASARKAN PANCASILA”

A.    Pengantar

·         Pengertian Etika. Sebagai suatu ilmiah.

B.     Pengertian Nilai, Norma,dan Moral.

·         Pengertian Nilai

·         Hierakhi Nilai

C.     Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

·         Nilai dasar

·         Nilai Instrumental

·         Nilai Praksis

D.    Etika Politik

·         Pengertian Politik

·         Dimensi Politik Manusia

a.       Manusia sebagai mahluk individu-sosial

b.      Dimensi politik kehidupan manusia

·         Nilai nilai pancasila sebagai sumber etika politik

BAB V “KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA [SUATU TINJAUAN KAUSALITAS]

A.    Pengantar

Sebelum pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai nilai adat istiadat berupa kebudayaan serta sebagai kausa materialis pancasila. Dengan demikian pancasila sebagai dasar filsafat negara, secara objektif diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa sendiri.

B.     Pancasila sebagai Budaya Bangsa Indonesia

Dalam proses terjadinya pancasila dirumuskan oleh para pendiri Negara Indonesia [ The Founding Father] dengan menggali nilai nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, dan di sintesiskan dengan pemikiran pemikiran besar dunia.

Secara kausalitas asal mula pancasila dibedakan atas dua macam yaitu

1.      Asal Mula yang Langsung

Asal mula yang langsung terjadinya pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal mula yang berlangsung terjadinya pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara sejak sidang BPUPKI pertama,Panitia sembilan, sidang BPUPKI kedua serta sidang PPKI sampai pengesahannya. Adapun rincian asal mula langsung pancasila tersebut menurut Notonagoro adalah sebagai berikut :

·         Asal mula bahan [Kausa Materialis]

·         Asal mula bentuk [Kausa Formalis]

·         Asal mula karya [Kausa Effisien]

·         Asal mula tujuan [Kausa Finalis]

2.      Asal Mula yang Tidak Langsung

Secara kausalitas asal mula yang tidak langsung pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan.Sehingga asal mula tidak langsung pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari hari bangsa Indonesia.

Demikianlah tinjauan pancasila dari segi kausalitas, sehingga memberikan dasar dasar ilmiah bahwa pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara nilai nilai tersebut telah tercermin dan telah teramalkan dalam kehidupan sehari hari.

3.      Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam Tiga Asas.

Pada hakikatnya bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara [ menurut istilah Notonagoro] yang rinciannya adalah sebagai berikut:

·         Pertama : Bahwa unsur-unsur pancasila sebelum disahkan secara yuridis menjadi dasar filsafat negara, sudah dimiliki oleh bangsa indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas [pancasila asas kebudayaan],

·         Kedua : Demikian unsur-unsur pancasila telah terdapat pada Bangsa Indonesia sebagai asas asas dalam agama-agama [nilai-nilai religius][Pancasila asas religius]

·         Ketiga : Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang sidang BPUPKI, panitia sembilan. Setelah Bangsa Indonesia merdeka, rumusan pancasila calon dasar negara tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia dan terwujudlah pancasila sebagai asas kenegaraan [pancasila asas kenegaraan].

C.     Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Hendaklah dipahami bahwa asal muasal Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia ,adalah digali dari unsur unsur yang berupa nilai nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia.

D.    Pancasila sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitualisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan [consecus] yaitu : 1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita cita bersama [the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of goverment]. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara [ the basis of goverment]. 3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan [ the form of institusions and procedures]. [Andrews,1968: 12]

E.     Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara [ Philosofiche Grondslag]

Kedudukan pokok pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

F.      Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Pengertian Ideologi adalagh ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran pengertian dasar. Ideologi menyangkut :

·         Bidang politik [termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan]

·         Bidang sosial

·         Bidang kebudayaan

·         Bidang keagamaan

Ideologi Terbuka dan Tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sitem pemikiran terbuka, dan sebaliknya.

Hubungan antara Filsafat dan Ideologi. Unsur-unsur suatu aliran filsafat yang dikembangkan secara aktif, sistematik, dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjelma menjadi ideologi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimaksudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antsipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dimensi Realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

G.    Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Diantaranya :

Ø  Bangsa

Ø  Ciri-ciri Bangsa

Ø  Suku Bangsa

H.    Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa

Ø  Proses terjadinya Pancasila

Ø  Nilai dan hasil pikiran dan gagasan bangsa Indonesia

Ø  Bangsa yang religius

Ø  Mahluk sosial, diakui, dihormati.

Ø  Semangat Gotong Royong

Ø  Menjungjung tinggi hak dan kewajiban sesama

BAB VI “REALISASI PANCASILA”

A.    Pengantar

Ideologi bangsa dan negara Indonesia dan fungsi lainnya, dalam realisasi [pengamalannya] memiliki konsekuensi yang berbeda beda tergantung pada konteksnya, Realisasi praksis ini sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara kongkrit dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

B.     Realisasi Pancasila yang Objektif

Reaalisasi serta pengamalan pancasila yang objektif yaitu realisasi secara implementasi nila-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan perundang undangan di Indonesia.

C.     Penjabaran Pancasila yang Objektif

Adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, mapun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk perundang undangan.

D.    Realisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi pancasila yang subjektif yaitu pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, serta individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia.

E.     Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

Cara-cara realisasi perlu cara berangsur angsur sehingga diperoleh :

      Pengetahuan

      Kesadaran

      Ketaatan

      Kemampuan Kehendak

      Watak dan Hati Nurani

      Strategi dan Metode

F.      Proses Pembentukan Kewarganegaraan

      Penghayatan

      Ditingkatkan dalam hati sanubari

      Kemampuan dan Kebiasaan

      Mentalitas

G.    Sosialisasi dan Pembudayaan

      Epistemologi Realisasi Nilai-nilai Pancasila

      Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila

      Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila

      Pembudayaan Pancasila pada Kehidupan Sosial

      Pembudayaan Pancasila dalam Wujud Budaya Fisik

BABVII “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

A.    Hakikat Negara

Pengertian Negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama dari masyarakat,adalah memiliki kekuasaan, mengatur hubungan-hubungan, kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai satu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah.

B.     NKRI

1.      Hakikat Bentuk Negara

      Bhineka Tunggal Ika

2.      NKRI adalah Negara Kesatuan

      Hakikat Bangsa

      Teori Kebangsaan

·         Teori Hans Khon

·         Teori Ernest Renan

·         Teori Geopolitik Frederick Ratzel

C.     Negara Kebangsaan Pancasila

Ø  Kesatuan Sejarah

Ø  Kesatuan Nasib

Ø  Kesatuan Kebudayaan

Ø  Kesatuan Wilayah

Ø  Kesatuan asas Kerohanian

D.    Hakikat Negara Integralistik

Ø  Hubungan antara Individu dan Negara

Ø  Hubungan antara Masyarakat dan Negara

E.     NKRI adalah Negaran Kebangsaan yang Berketuhanan yang Maha Esa

Ø  Hakikat Ketuhanan yang Maha Esa

·         Hubungan Negara dan Agama

1.      Hubungan Negara dan Agama menurut Pancasila

2.      Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theoraksi

§  Negara Theoraksi Langsung

§  Negara Theoraksi Tidak Langsung

3.      Hubungan Negara dengan Agama menurut Sekulerisme

§  Paham Liberal

4.      Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Liberalisme

§  Paham Sosialisme Komunis

5.      Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Komunisme

F.      NKRI Adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan yang adil dan Beradab

G.    NKRI Adalah Negara Kebangsaan Yang Berpersatuan

v  Nilai Filosofis Persatuan

v  Bhineka Tunggal Ika

H.    NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berkerakyatan

v  Protective Democracy

v  Developmental Democracy

v  Equilibrium Democracy

v  Keterkaitan antara Perubahan dan Ketidakseimbangan

Bentuk-bentuk Demokrasi :

1.      Sistem Presidensial

2.      Sistem Parlementer

Demokrasi Perwakilan Liberal

Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi Indonesia dan Tujuan Negara Kesejahteraan Rakyat

I.       NKRI Adalah Negara Kebangsaan Yang Berkeadilan Sosial

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa, sifat kodrat individu dan mahluk sosial yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama.

BAB VIII “NILAI NILAI PANCASILA DALAM STAATS FUNDAMENTALNORM”

A.    Pengantar

B.     Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945

·         Pembukaan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia

·         Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia.

·         Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm

·         Eksistensi Pembukaan UUD 1945 bagi Kelangsungan Negara Republik Indonesia

C.     Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

1.      Alinea Pertama

2.      Alinea Kedua

3.      Alinea Ketiga

4.      Alinea Keempat

·         Tentang Tujuan Negara

·         Tentang Ketetntuan Diadakannya UUD Negara

·         Tentang Bentuk Negara

·         Tentang Dasar Filsafat Negara

v  Tujuan Pembukaan UUD

v  Hubungan Logis Antar Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

D.    Nilai-nilai Hukum yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

E.     Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

F.      Hubungan-hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasa-pasal UUD 1945

G.    Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

v  Hubungan Secara Formal

v  Hubungan Secara Material

H.    Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

BAB IX “ NILAI PANCASILA DALAM UUD NEGARA RI 1945”

A.    Pengantar

B.     Undang-undang Dasar

C.     Konstitusi

D.    . Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

1.      Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD Negara RI 1945.

2.      Penjabaran Demokrasi Menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen.

3.      Konsep Kekuasaan

4.      Pembagian Kekuasaan

5.      Pembatasan Kekuasaan

6.      Konsep Pengambilan Keputusan

7.      Konsep Pengawasan

8.      Konsep Partisipasi

9.      Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

10.  Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum [Rechtstaaf]

11.  Kekuasaan Negarab yang Tertinggi di Tangan Rakyat

12.  Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Samping MPR dan DPR.

13.  Presiden Tidak Bertanggup Kepada DPR

14.  Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR.

15.  Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas

16.  Negara Indonesia adalah Negara Hukum

E.     Isi Pokok Pasa-pasal UUD Negara RI 1945

1.      Bentuk dan Kedaulatan [Bab I]

2.      MPR [Bab II]

3.      Kekuasaan Pemerintahan Negara [Bab III]

4.      Kementrian Negara [Bab V UUD 1945]

5.      Pemerintahan Daerah [Bab VI]

6.      Asas Otonomi

7.      Pengakuan Keistimewaan Pemerintah Daerah

8.      DPR [Bab VII]

9.      DPD [Bab VIIA]

10.  Pemulihan Umum [Bab VIIB]

11.  Hal Keuangan [ Bab VIII]

12.  Badan Pemeriksa Keuangan [Bab VIIIA]

13.  Kekuasaan Kehakiman [Bab IX UUD 1945]

14.  Wilayah Negara [Bab IXA]

15.  Warga Negara dan Penduduk [Bab X]

16.  Agama [Bab XI]

17.  Pendidikan dan Kebudayaan [Bab XIII]

18.  Tentang Kebudayaan

19.  Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial [Bab XIV]

20.  Bendera, Bahasa, Lambang, Negara, Serta Lagu Kebangsaan [ Bab XV]

21.  Perubahan UUD 1945[ Bab XVI]

22.  Aturan Peralihan

23.  Aturan Tambahan

F.      Hubungan Antar Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan UUD Negara RI 1945

1.      Hubungan Antara MPR dan Presiden

2.      Hubungan Antara MPR dan DPR

3.      Hubungan Antara DPR dan Presiden

4.      Hubungan Antara DPR dengan Menteri-menteri

5.      Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-menteri

6.      Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya.

7.      Hubungan Antara BPK dengan DPR

G.    Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

1.      Hak-hak Asasi Manusia dan Permasalahannya

2.      Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

\BAB X “BHINEKA TUNGGAL IKA’

A.    Pengantar

Faktor-faktor kelahiran suatu bangsa Indonesia meliputi :

a.       Faktor Objektif

b.      Faktor Subjektif

B.     Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang lambang Negara, bendera, serta lagu kebangsaan antara lain:

1.      KUHP yang mengatur tentang kejahatan [tindak pidana] yang menggunakan bendera merah putih, penodaan terhadap bendera merah putih,dll.

2.      Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

3.      Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.

C.     Bhinneka Tunggal Ika sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia

Lambang Negara RI garuda pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam peraturan pemerintahan No.66 1951, yang disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh pemerintah dan duduk didalamnya adalah Mr. Muhammad Yamin.

D.    Makna Filosofis Bhinneka Tunggal Ika

Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme [bangsa] Indonesia adalah

·         Kesatuan Sejarah

·         Kesatuan Nasib

·         Kesatuan Kebudayaan

·         Kesatuan Wilayah

·         Kesatuan Asas Kerohanian

Nilai Filosofis Persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan Kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu Bangsa.






yang liat artikel di atas tolong subscribe ya chanell saya di bawah ini. makasih

tonton juga ya vidio di bawah ini. contoh gambar surealisme.

terimakasih atas kunjungannya